Jakarta, 28 Maret 2024 – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendorong agar stakeholder terkait memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan pariwisata bahari (marine tourism) Indonesia.
Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan keynote speech dalam FGD Marine Tourism di Marina Batavia, Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024).
Menparekraf Sandiaga dalam FGD Marine Tourism di Marina Batavia, Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024), mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi pariwisata bahari yang sangat kaya. Sehingga, hal ini harus diperkuat dengan standar prosedur keselamatan yang kuat.
Melalui prosedur keselamatan yang kuat, Sandiaga meyakini perkembangan pariwisata bahari di Indonesia bisa semakin meningkat. Sehingga, kesejahteraan pelaku pariwisata bahari pun bisa membaik.
“Di sektor pariwisata, sedikit saja ada gangguan keselamatan, beritanya akan menegasi promosi yang telah kita lakukan secara luar biasa. Jadi langkah kita untuk meng-address masalah safety ini sangat saya apresiasi,” kata Sandiaga.
Oleh karena itu, Menparekraf Sandiaga mendorong kolaborasi dan sinkronisasi regulasi yang telah dikeluarkan stakeholder, khususnya pemerintah pusat, daerah, dan pengelola destinasi terkait prosedur keselamatan. “Regulasi harus terus kita sinkronisasi baik antar kementerian dan lembaga, maupun pemerintah daerah, belum lagi pengelola destinasi,” katanya.
Sinkronisasi ini, ujar Sandiaga, perlu disosialisasikan ke pihak-pihak terkait. Sehingga, kualitas prosedur keamanan pariwisata bahari meningkat.
“Sosialisasi dan edukasi ini perlu dilakukan agar langkah-langkah preventif bisa dipahami dan para stakeholder bisa meningkatkan kualitas keselamatan dan keamanan,” kata Sandiaga.
Dalam diskusi ini, Menparekraf Sandiaga didampingi Staf Ahli Menparekraf Bidang Manajemen Krisis, Fadjar Hutomo; Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Rizki Handayani; Staf Ahli Menparekraf Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi, R. Kurleni Ukar; Staf Ahli Menparekraf Bidang Pengembangan Usaha, Masruroh; dan Direktur Manajemen Industri Kemenparekraf/Baparekraf, Syaifullah.
Diskusi ini juga dihadiri oleh perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga serta perwakilan dari pelaku pariwisata bahari.