Jakarta – Staf Logistik (Slog) Polri menggelar Focus Group Discussion (FGD) ‘Sistem Manajemen Resiko Pengadaan Barang/Jasa dan SOP Pengawasan Terintegrasi Berbasis Digital’ di Jakarta, Senin (12/8/2024).
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Slog Polri Brigjen Pol Hery Santoso, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud gagasan proyek Perubahan Polri. Selain itu, bagian dari implementasi optimalisasi tata kelola pengadaan barang/jasa di slog polri melalui mekanisme pengawasan terintegrasi.
“Sedang dirumuskan oleh Kabag LPSE dan Sisinfo Roada B/J Slog Polri,” ujar Hery.
Dikatakan Hery, pengadaan barang/jasa di lingkungan Polri mempunyai peran penting dalam meningkatkan pelayanan Polri kepada masyarakat. Serta meningkatkan kualitas sistem dan peralatan polri guna mendukung tugas pembinaan dan operasional kepolisian.
“Sistem dan tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Polri harus terus ditingkatkan sehingga pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya bagi Polri dan masyarakat,” ucapnya.
Hery mengungkap, Polri termsuk dari 5 kementerian/lembaga yang memiliki anggaran terbesar yang telah mengimplimentasikan berbagai kebijakan dari pemerintah yang perlu diterapkan oleh seluruh pelaku pengadaan barang/jasa di lingkungan Polri.
Menurut dia, proses pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara komprehensif dengan proses pengawasannya. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap pengadaan dapat berjalan secara akuntabel yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip pengadaan.
Terlebih, Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), lanjut Hery, terus mendorong aksi pencegahan korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah yang menekankan pada optimalisasi digitalisasi pengadaan, sehingga prosesnya lebih transparan dan efektif.
“Hal tersebut tentunya sejalan dengan apa yang telah dicanangkan saat ini melalui implementasi optimalisasi tata kelola pengadaan barang/jasa di Slog Polri melalui mekanisme pengawasan terintegrasi,” tuturnya.
Hery berharap, rumusan proyek ini disetujui pimpinan hingga bisa segera diimplementasikan. Hal ini guna mewujudkan Polri yang Presisi.
“Semoga dengan dilaksanakannya implementasi proyek perubahan ini, menciptakan Polri yang transparan, akuntabel dan berintegritas dalam mewujudkan Polri yang Presisi,” pungkasnya.