Jakarta (17/7) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan bangga dan penuh rasa syukur kehadhirat Tuhan yang Maha Kuasa bahwa tahun 2024 ini, kembali berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023. Tahun ini merupakan tahun ketujuh berturut-turut bagi Kemen PPPA memperoleh Opini WTP.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran di Kemen PPPA atas dedikasi dan kerja kerasnya. “Kami sangat bersyukur dan bangga atas pencapaian ini. Opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut adalah hasil dari kerja keras, kerjasama, dan komitmen seluruh jajaran Kemen PPPA untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelaporan,” ujar Menteri PPPA.
Menteri PPPA mengatakan Kemen PPPA akan terus berupaya mempertahankan prestasi ini dengan terus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam setiap aspek pekerjaan Kemen PPPA.
“Semoga pencapaian ini menjadi motivasi bagi kami semua untuk bekerja lebih keras lagi demi mewujudkan perempuan berdaya dan anak terlindungan dan Indonesia Maju. Kami akan terus berkomitmen untuk menjaga standar tertinggi dalam pengelolaan keuangan dan administrasi, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien untuk program-program yang memberikan dampak positif bagi perempuan dan anak di seluruh Indonesia,” ujar Menteri PPPA.
Opini WTP ini diserahkan langsung oleh Kepala Auditorat Sub Auditorat III B, Bapak Triyantoro, kepada Sekretaris Kementerian PPPA, Titi Eko Rahayu, dalam acara yang diadakan di kantor BPK, Jakarta, pada hari Rabu, 17 Juli 2024. Turut hadir dalam penyerahan tersebut Inspektur Kemen PPPA dan pejabat BPK, serta undangan.
Kepala Auditorat Sub Auditorat III B, Triyantoro, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas upaya Kemen PPPA dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. “Kami berharap pencapaian ini dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi bagi Kemen PPPA untuk semakin meningkatkan kinerjanya di masa mendatang,” ujar Triyantoro.
Triyantoro mengungkapkan pencapaian ini merupakan bukti nyata dari komitmen Kemen PPPA dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Opini WTP yang diberikan oleh BPK merupakan pengakuan atas kesesuaian laporan keuangan Kemen PPPA dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini mencakup penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan.