Jakarta (14/03) – Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret menjadi alarm pengingat bahwa tantangan Indonesia mencapai kesetaraan gender, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki ternyata masih panjang dan membutuhkan perjuangan keras yang tidak kenal lelah.
Beberapa data menunjukkan hal positif yang dicapai Indonesia dalam mengupayakan kesetaraan gender. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengalami penurunan dari 0.459 pada tahun 2022 menjadi 0.447 pada tahun 2023, sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat dari 91.63 pada tahun 2022 menjadi 91.85 pada tahun 2023. Meski menunjukkan progres positif, angka ini masih menunjukkan adanya kesenjangan gender yang perlu segera diatasi.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan menghadiri diskusi bertajuk “Why Gender Equality Matters and We Need to #AccelerateActions” yang diselenggarakan oleh media Magdalene.co dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasional. Dalam kesempatan ini, Wamen PPPA menegaskan pentingnya kolaborasi untuk mempercepat upaya kesetaraan gender di Indonesia.
“Partisipasi perempuan dalam sektor pendidikan, tenaga kerja, dan politik masih rendah. Perempuan yang bekerja di sektor teknologi hanya 27%, akademisi perempuan di institut teknologi hanya berkisar 35,7%, dan perempuan yang menempuh studi spesialis kedokteran hanya tercapai 41,6%. Untuk posisi keterwakilan politik, jumlah perempuan hanya mencapai 22,14%. Selain pencapaian yang masih rendah, perempuan di Indonesia masih rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 menunjukkan bahwa 1 dari 4 perempuan di Indonesia mengalami kekerasan fisik atau seksual selama hidupnya. Fenomena ini menegaskan perlunya langkah konkret dalam pencegahan kekerasan berbasis gender,” ujar Wamen PPPA di Jakarta pada Kamis (13/03).
Untuk itu, Wamen PPPA menjelaskan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus mengupayakan dan mendorong kebijakan yang memastikan akses yang setara bagi perempuan di berbagai sektor pembangunan, perlindungan bagi korban kekerasan, serta penguatan regulasi yang mendukung hak-hak perempuan dalam ketenagakerjaan, pendidikan, dan politik.
“Kesetaraan gender bukan hanya hak asasi manusia, tetapi juga fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan media sangat penting untuk mempercepat aksi menuju Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan,” tegas Wamen PPPA.
Wamen PPPA menyampaikan apresiasi atas inisiatif Magdalene.co sebagai wadah bagi pemangku kepentingan untuk berbagi gagasan dan strategi dalam mempercepat tercapainya kesetaraan gender. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat langkah menuju Indonesia yang lebih inklusif.
Pada kesempatan yang sama, Devi Asmarani, Chief in Editor Magdalene, sepakat bahwa perjalanan menuju kesetaraan gender masih panjang. Gender Inequality Index (GII) Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,447 yang menunjukkan adanya perbaikan, namun masih terdapat banyak tantangan yang harus diatasi, terutama dalam kebijakan, akses terhadap sumber daya, dan pemberdayaan perempuan.
“Di tengah tantangan global dan nasional, termasuk kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan dan kelompok marginal, penting untuk terus mengawal agenda kesetaraan gender. Meskipun ada kemajuan, kesenjangan gender masih nyata. Kita tidak bisa hanya berharap perubahan datang dengan sendirinya, tetapi harus aktif memperjuangkannya,” ujar Devi.