Jakarta, 11 April 2025 – Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN ke-12 (ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting) menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama negara-negara ASEAN dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin meningkat. Upaya mendorong stabilitas, inkusivitas dan ketahanan ekonomi serta integrasi dibahas dalam pertemuan AFMGM ke-12 tersebut yang diselenggarakan pada 10 April 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia.
AFMGM merupakan pertemuan tahunan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk membahas perkembangan ekonomi global dan regional, tantangan-tantangan kebijakan yang dihadapi di kawasan, serta inisiatif kerjasama ekonomi dan keuangan. Pertemuan dipimpin oleh Menteri Keuangan II Malaysia, H.E. Amir Hamzah Azizan dan Gubernur Bank Negara Malaysia, H.E. Abdul Rasheed Ghaffour. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh negara anggota ASEAN serta Timor-Leste sebagaiobserver.
Dengan keterbukaan ekonomi dan keterkaitan negara ASEAN dalam rantai pasok perdagangan global, perkembangan kebijakan tarif oleh Amerika Serikat dan potensi dampaknya terhadap perekonomian kawasan menjadi perhatian penting bagi ASEAN. Untuk itu, ASEAN terus memantau kondisi ini secara cermat dan siap merespons bila diperlukan. Dalam situasi ini, para Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN menegaskan komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan, serta menyatakan kesiapan untuk bekerja sama secara konstruktif dengan seluruh mitra dalam mencari solusi seimbang dan berwawasan ke depan demi mendukung perekonomian global yang lebih tangguh dan berkelanjutan. ASEAN juga menegaskan komitmen dan sinergi untuk memperkuat ketahanan keuangan serta mempercepat integrasi keuangan kawasan guna mendukung peningkatan perdagangan dan investasi intra-ASEAN.
Pertemuan telah menyepakatiJoint Statementyang sejalan dengan tema Keketuaan Malaysia pada ASEAN 2025, yaitu“Inclusivity and Sustainability”dengan tiga agenda utama (Priority Economic Deliverables) di jalur keuangan dan bank sentral: (i) Mendorong akses pembiayaan untuk transisi iklim yang tangguh dan berkeadilan di kawasan ASEAN; (ii) Mempercepat pertumbuhan pasar modal ASEAN yang lebih berkelanjutan, terhubung, dan inklusif; serta (iii) Mendorong konektivitas pembayaran instan yang inklusif di kawasan ASEAN.Pertemuan juga menyambut inisiasiProject Reviveuntuk reformasi tata kelola, struktur pertemuan dan proses kerja sama jalur keuangan ASEAN guna meningkatkan efektivitas kelembagaan dalam rangka implementasi ASEANStrategic Plan2026–2030 menuju ASEAN Community Vision (ACV) 2045.
Di sela-sela pelaksanaan Pertemuan AFMGM ke-12, National Bank of Cambodia (NBC) secara resmi mengumumkan partisipasinya dalam inisiatifRegional Payment Connectivity(RPC) pada peluncuran fase kedua QRConnectivityMalaysia–Kamboja pada 8 April 2025. Bergabungnya NBC ke dalam RPC memperkuat integrasi keuangan kawasan Asia Tenggara[1]. Partisipasi yang terus meningkat ini mencerminkan potensi besar RPC dalam memperluas kerja sama konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN dan sekitarnya.
AFMGM ke-12 juga menjadi wadah dialog bersama ASEAN Business Advisory Council, EU-ASEAN Business Council, dan US-ASEAN Business Council sebagai bentuk kemitraan strategis antara ASEAN dengan sektor swasta. Dalam kaitan ini, para pelaku usaha di kawasan didorong untuk aktif dalam mendukung pembiayaan transisi, adopsi teknologi, serta pengembangan konektivitas pembayaran lintas batas. Pada akhir rangkaian pertemuan AFMGM ke-12, Filipina selaku Ketua ASEAN tahun 2026 menyampaikan rencana pelaksanaan pertemuan AFMGM pada ke-13 pada 2026.
Pernyataan bersama hasil pertemuan tersebut dapat dilihat pada tautanberikut.
[1]Inisiatif RPC, yang dibentuk pada tahun 2022 oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, telah diperluas dengan keikutsertaan Vietnam (Agustus 2023), Brunei Darussalam (Februari 2024), serta Lao PDR (April 2024). RPC bertujuan untuk mendorong pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif, antara lain melalui sistem pembayaran cepat dan QR, guna memperkuat integrasi keuangan, fasilitasi perdagangan, remitansi, serta akses pasar bagi UMKM di kawasan.