Batam (26/4) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan pentingnya penguatan peran Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Batam untuk melindungi perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya dari segala bentuk kekerasan. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan berada di jalur pelayaran internasional, Batam menjadi salah satu titik utama di Indonesia untuk keluar masuk bagi migrasi manusia, legal maupun ilegal.
“Batam merupakan wilayah transit strategis dari dan menuju ke luar negeri. Isu perlindungan perempuan dan anak di sini tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah saja. Dibutuhkan sinergi semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, serta partisipasi masyarakat, termasuk TNI agar kerja-kerja kita lebih maksimal,” ujar Menteri PPPA dalam kunjungannya ke UPTD PPA Kota Batam, Kamis (24/4).
Unit UPTD PPA Kota Batam mencatat sepanjang 2024 terdapat 219 kasus kekerasan terhadap anak dan 47 kasus terhadap perempuan. Sementara hingga April 2025, tercatat 64 kasus anak dan 20 kasus perempuan.
Menteri PPPA juga memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Batam yang telah membentuk UPTD PPA sejak 2022, dengan kinerjanya kini dinilai cukup konsisten menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan lintas sektor, Menteri PPPA yakin UPTD PPA Batam menjadi lebih dapat optimal baik dari segi layanan hingga sarana dan prasarana.
“Kami mengapresiasi upaya dan kerja-kerja dari hati yang sudah dilakukan oleh UPTD PPA. Setiap hari ada satu hingga tiga klien yang datang ke UPTD PPA Batam. Ini menunjukkan bahwa layanan ini memang dibutuhkan. Ketika masyarakat mengalami kekerasan, mereka tahu harus datang ke mana untuk berkonsultasi,” tambah Menteri PPPA.
Selain mendorong kolaborasi dan konsolidasi perlindungan perempuan dan anak lintas sektor, kunjungan Menteri PPPA ke Batam juga untuk memperkuat implementasi tiga program prioritas Kemen PPPA, yaitu Call Center SAPA 129, Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa, serta gerakan Ruang Bersama Indonesia (RBI).
Kepala UPTD PPA Kota Batam Dedy Suryadi menuturkan pihaknya menyambut baik kehadiran dan perhatian yang diberikan oleh Menteri PPPA. Menurut Dedy, arahan tersebut akan memperkuat komitmen para petugas layanan.
“Meski kondisi UPTD PPA Batam dengan segala keterbatasan ini, namun seperti yang ibu Menteri sampaikan bahwa kita harus tetap maksimal dalam memberikan layanan, karena saat konseling yang dilihat bukan bangunannya tapi petugas yang hadir memberi rasa aman,” jelas Kepala UPTD PPA Batam.
Usai mengunjungi UPTD PPA, Menteri PPPA meninjau Shelter St. Theresia di Sekupang, Batam sebagai salah satu tempat penampungan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Menteri PPPA juga bertemu pelaku UMKM Perempuan Kota Batam yang dibina oleh Muslimat NU melalui Rumah Kreatif Bunda. Berbagai produk hasil kreasi perempuan, seperti kerajinan berbahan dasar kerang, batik, makanan ringan, hingga olahan pangan inovatif dipamerkan. Membatik juga turut dijajal oleh Menteri PPPA dalam kesempatan tersebut.
Dalam kunjungannya, Menteri PPPA didampingi oleh Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA Desy Andriani, Staf Khusus Menteri PPPA A. Majdah Muhyiddin Zain, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batam Novi Harmadyastuti, dan Perwira Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI Kolonel Laut (P) Ario Sasongko.