Pemerintah terus mempercepat pengembangan proyek-proyek migas strategis nasional sebagai bagian dari upaya mendorong ketahanan energi dan kejar pemenuhan target lifting minyak dan gas bumi (migas). Berbagai langkah strategis untuk peningkatan lifting ditempuh termasuk pendekatan non-konvensional. Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat melakukan peninjauan infrastruktur energi di Kalimantan Timur, Rabu (30/4).
“Salah satu contohnya adalah ENI. Kalau jadi 2029 rencana proyeknya selesai, tapi kita minta dimajukan menjadi tahun 2028, itu akan menghasilkan kurang lebih sekitar 1.500 mm gas dan 90 ribu barel konsentrat,” jelasnya.
Onshore Receiving Facility (ORF) milik ENI, perusahaan migas multinasional asal Italia, berperan sebagai penghubung utama antara produksi gas lepas pantai FPU Jangkrik dengan titik serah di Senipah dan kilang LNG Bontang, sehingga pasokan migas bisa segera diproses untuk kebutuhan domestik maupun ekspor.
Lebih jauh, ENI juga menyiapkan dua Proyek Strategis Nasional, yaitu Indonesia Deepwater Development (IDD) dengan cadangan 2,67 TCF gas dan 66 juta barel minyak, serta Geng North dengan cadangan 5,3 TCF gas. Investasinya pun signifikan–USD 3,7 miliar untuk Southern Hub (IDD) dan USD 11,4 miliar untuk Northern Hub–sebagai bukti keseriusan memaksimalkan potensi migas Indonesia.
Selain mempercepat proyek baru, optimalisasi sumur-sumur tua (idle well) juga menjadi perhatian. Dalam kunjungan ke Pertamina Hulu Mahakam, Bahlil melihat langsung operasi produksi bahkan proses peningkatan lifting dari sumur-sumur yang telah lama berproduksi.
“Kita tadi ke Pertamina Hulu Mahakam dan kita ngecek sekalipun ini memang sumur-sumur tua, tapi mereka masih mampu mempertahankan lifting (gas) dan bisa mendongkrak dari asumsi awal yang turunnya kurang lebih sekitar 200-300 mmscfd, sekarang sudah naik menjadi 400 sampai dengan 500 mmscfd,” tambahnya.
Penyederhanaan perizinan juga menjadi salah satu fokus penting Pemerintah dalam mendukung peningkatan produksi migas. Bahlil menilai, regulasi yang sederhana dan tidak berbelit-belit akan memudahkan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam menjalankan aktivitas operasionalnya di lapangan.
Bahlil menjelaskan bahwa selama ini para kontraktor kerap mengeluhkan rumitnya proses perizinan yang justru menghambat kinerja dan memperlambat proses produksi. Untuk itu, Kementerian ESDM bekerja sama dan meminta Pemerintah Daerah, termasuk kepada Gubernur, untuk dapat mendukung percepatan proses perizinan di tingkat lokal.