Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk tidak menghentikan langkah penindakan dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut). Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang telah dilakukan dinilai harus berlanjut hingga menyeret aktor-aktor besar di balik anggaran jumbo tersebut.
“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut). Penindakan yang telah dilakukan melalui OTT tidak boleh terhenti hanya pada tingkat pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR),” ujar Ahmad A. Hariri, Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), kepada media, Selasa (1/7/2025).
Menurut Ahmad, indikasi keterlibatan pejabat tingkat atas sangat besar dalam proyek-proyek jalan bernilai triliunan. Koordinasi antarinstansi juga sering menjadi pintu masuk praktik korupsi berjamaah.
“Karena dalam banyak kasus korupsi pembangunan jalan, apalagi nilainya di atas 100 milliar, ini biasanya jatah proyek pejabat besar. Apalagi terjalin koordinasi dngan satker PJN, Pasti ada juga alokasi khusus yang juga disediakan untuk pejabat yang lebih tinggi lainnya,” ujarnya menegaskan.
Diketahui, dua proyek besar yang kini tengah ditangani KPK di Sumut mencakup pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR dan proyek preservasi atau pemeliharaan jalan di Satker PJN Wilayah I Sumut. Nilai proyek yang sedang diselidiki KPK itu mencapai Rp231,8 miliar.
“Seperti diketahui dua proyek yang tengah ditangani KPK di Sumut, yakni soal proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR dan proyek preservasi atau pemeliharaan jalan di Satker PJN Wilayah I Sumut, merupakan proyek yang nilainya mencapai Rp. 231.8 Milliar. Dengan total nilai anggaran yang fantastis dan riancian banyak program, jelas ini permainan highclass,” ucap Ahmad.
Ahmad menilai, langkah KPK sudah berada di jalur yang benar. Namun menurutnya, masyarakat harus terus mengawal proses penyelidikan agar tidak berhenti di level bawah.
“Jadi ini kasus yang cukup besar. Kita patut apresiasi dan dukung penuh keberanian KPK, karena kita yakin pasti ada koruptor kakap yang akan diungkap KPK.”
Ia juga menekankan pentingnya percepatan penindakan untuk mencegah hilangnya barang bukti dan menghindari penghilangan jejak oleh pihak-pihak yang terlibat.
“KPK mesti gerak cepat, tindak OTT yang digelar kemarin pasti membuag gagap para pihak yang ikut terlibat. Maka secepatnya, KPK harus terus menelusuri siapa saja penerima aliran-aliran dana dalam kasus korupai ini,” tutup Ahmad.