Jakarta, 7 Juli 2025 – Bank sentral dan kementerian keuangan negara-negara BRICS sepakat untuk memperkuat kerja sama internasional dengan mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis pada aturan/ rule based trading system. Selain itu, BRICS mendukung pentingnya penguatan inklusivitas dan representasi negara berkembang dalam tata kelola global, salah satunya melalui penguatan koordinasi kebijakan, serta peningkatan transparansi dan pertukaran informasi antaranggota guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Hal tersebut mengemuka dalam rangkaian Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS, yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta dan Wakil Menteri Keuangan RI, Thomas A. M. Djiwandono, memimpin delegasi Republik Indonesia pada rangkaian pertemuan dimaksud. Peran aktif BI di BRICS merupakan dukungan BI terhadap langkah strategis Pemerintah untuk memperkuat posisi global Indonesia, membuka peluang ekonomi baru, dan memperkokoh peran strategis Indonesia sebagai penghubung antara negara maju dan berkembang.
Pada pertemuan tersebut, Deputi Filianingsih menekankan pentingnya kebijakan moneter yang tetap forward-looking dan pre-emptive menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. BI terus memperkuat bauran kebijakan, antara lain melalui penerapan simulasi berbasis skenario guna mengantisipasi dampak rambatan global. Langkah ini diperkuat melalui koordinasi yang erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, serta didukung oleh pendalaman pasar keuangan, penguatan kerja sama kawasan, dan penyampaian komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten untuk menjaga ekspektasi dan meningkatkan kredibilitas kebijakan. Ke depan, negara-negara BRICS sepakat untuk memperkuat kerja sama internasional. Salah satunya melalui eksplorasi peluang kerja sama lebih lanjut di sejumlah area strategis, termasuk sistem pembayaran, jaring pengaman keuangan internasional (JPKI), pembiayaan berkelanjutan, dan keamanan siber.