Jakarta, 23 April 2025 – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 April 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bungaDeposit Facilitysebesar 5,00%, dan suku bungaLending Facilitysebesar 6,50%.Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%, mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah makin meningkatnya ketidakpastian global, serta untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan BI-Rate lebih lanjut dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar Rupiah, prospek inflasi, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) telah diperkuat pada 1 April 2025 untuk lebih mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan UMKM. Keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran akan terus diperkuat, demikian pula akseptasi pembayaran digital akan terus diperluas.
Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:
- Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental terutama melalui intervensi transaksiNon-Deliverable Forward(NDF) di pasar luar negeri serta transaksispotdanDomestic Non-Deliverable Forward(DNDF) di pasar domestik. Strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan kecukupan likuiditas di perbankan.
- Penguatan strategi operasi moneterpro-marketuntuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing, dengan:
- menjaga struktur suku bunga instrumen moneter danswapvalas untuk tetap menarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik;
- memperkuat strategi transaksiterm-repodanswapvalas untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan; dan
- memperkuat peranPrimary Dealer(PD) untuk meningkatkan transaksi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) di pasar sekunder dan transaksirepurchase agreement(repo) antarpelaku pasar;
- Penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, dengan:
- mengimplementasikan penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) pada 1 April 2025 untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja;
- mempertahankan: (i) RasioCountercyclical Capital Buffer(CCyB) sebesar 0%; (ii) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%; (iii) Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5% dengan fleksibilitasreposebesar 5%; dan (iv) rasio PLM Syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitasreposebesar 3,5%;
- memperkuat implementasi ketentuan Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) untuk mendorong pendanaan perbankan bagi manajemen likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor riil;
- Penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM (Lampiran); dan
- Penguatan akseptasi digital dengan: (i) implementasi strategi pencapaian target QRIS, baik dari sisisupplymaupundemanddan (ii) edukasi QRIS Antarnegara kepadamerchantdan pengguna di berbagai destinasi pariwisata, (iii) perluasan implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) untuk integrasi layanan pembayaran industri, serta (iv) penguatan stabilitas infrastruktur pembayaran dan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan lembaga pendukung.
Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Sinergi dilakukan dalam 7 (tujuh) area kebijakan, yakni (i) kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dalam memitigasi gejolak global, (ii) koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, (iii) upaya mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM, (iv) dukungan dalam mengakselerasi transformasi digital Pemerintah, (v) upaya memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan, (vi) dukungan dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau, syariah, dan inklusi, serta (vii) dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.
Ketidakpastian perekonomian global makin tinggi didorong kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).Pengumuman kebijakan tarif resiprokal AS awal April 2025, serta langkah retaliasi oleh Tiongkok dan kemungkinan dari sejumlah negara lain meningkatkan fragmentasi ekonomi global dan menurunnya volume perdagangan dunia. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 diprakirakan akan menurun dari 3,2% menjadi 2,9% dengan penurunan terbesar terjadi di AS dan Tiongkok sejalan dengan dampak perang tarif kedua negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi di negara maju dan negara berkembang lainnya juga diprakirakan akan melambat, dipengaruhi dampak langsung dari penurunan ekspor ke AS dan dampak tidak langsung dari penurunan volume perdagangan dengan negara-negara lain. Perang tarif dan dampak negatifnya terhadap penurunan pertumbuhan AS, Tiongkok, dan ekonomi dunia memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global serta mendorong perilakurisk aversionpemilik modal.YieldUS Treasury menurun dan indeks mata uang dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia (DXY) melemah, di tengah peningkatan ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR). Aliran modal dunia bergeser dari AS ke negara dan aset yang dianggap aman (safe haven asset), terutama ke aset keuangan di Eropa dan Jepang serta komoditas emas. Sementara itu, aliran keluar modal global dari negara berkembang masih berlanjut sehingga memberikan tekanan terhadap pelemahan mata uangnya. Memburuknya kondisi global tersebut memerlukan penguatan respons dan koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal, mengendalikan stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga triwulan I 2025 masih terjaga di tengah peningkatan ketidakpastian global.Konsumsi rumah tangga tumbuh positif didukung keyakinan pelaku ekonomi dan kondisi penghasilan yang secara umum masih stabil. Belanja Pemerintah terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), belanja sosial, dan berbagai insentif lainnya, serta kenaikan permintaan musiman selama perayaan Idulfitri 1446 H juga mendukung konsumsi rumah tangga. Investasi, khususnya nonbangunan, tetap menopang pertumbuhan ekonomi sebagaimana tecermin dari meningkatnya impor barang modal, terutama alat-alat berat. Ekspor nonmigas pada triwulan I 2025 meningkat terutama ditopang komoditas manufaktur, seperti mesin serta besi dan baja, ke negara-negara ASEAN. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi berbagai wilayah terindikasi tetap baik, terutama wilayah Kalimantan dan Jawa. Ke depan, kebijakan tarif resiprokal AS dan langkah retaliasi yang ditempuh Tiongkok dan kemungkinan dari negara lain dapat memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 sedikit di bawah titik tengah kisaran 4,7-5,5%, dipengaruhi dampak langsung kebijakan tarif AS yang menurunkan ekspor Indonesia ke AS dan dampak tidak langsung akibat penurunan permintaan ekspor dari mitra dagang lain Indonesia, terutama Tiongkok. Sehubungan dengan itu, berbagai kebijakan perlu diperkuat guna memitigasi dampak dari menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia, dengan mendorong permintaan domestik dan memanfaatkan peluang peningkatan ekspor. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial untuk menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi, didukung dengan percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Bank Indonesia terus mempererat sinergi dengan kebijakan stimulus fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk dukungan penuh terhadap implementasi berbagai program Pemerintah dalam Asta Cita.
Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik sehingga mampu mendukung ketahanan eksternal.Surplus neraca perdagangan berlanjut pada Maret 2025 sebesar 4,3 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan surplus bulan sebelumnya sebesar 3,1 miliar dolar AS. Aliran masuk modal asing ke instrumen keuangan domestik dalam bentuk investasi portofolio sejak awal tahun 2025 hingga akhir Maret 2025 mencatatnet inflows1,6 miliar dolar AS. Pada April 2025 (hingga 21 April 2025), investasi portofolio mencatatnet outflows2,8 miliar dolar AS akibat kuatnya dampak ketidakpastian global pascapengumuman tarif resiprokal AS. Perkembangan terkini menunjukkan tekananoutflowsmulai berkurang terutama pada SBN, sejalan tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia, termasuk ketahanan eksternal yang terjaga baik. Posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2025 tercatat tinggi sebesar 157,1 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia memprakirakan NPI 2025 tetap baik ditopang defisit transaksi berjalan yang rendah dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB dan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut, di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
Nilai tukar Rupiah tetap terkendali didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat.Nilai tukar Rupiah pada 27 Maret 2025 tercatat Rp16.560 per dolar AS atau menguat 0,12% (ptp) dibandingkan dengan level akhir Februari 2025. Namun demikian, tekanan kuat terhadap nilai tukar Rupiah terjadi di pasaroff-shore(Non Deliverable Forward/NDF)pada saat libur panjang pasar domestik dalam rangka Idulfitri 1446 H, akibat kebijakan tarif resiprokal AS. Bank Indonesia pada 7 April 2025 melakukan intervensi di pasaroff-shoreNDF secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York guna stabilisasi nilai tukar Rupiah dari tingginya tekanan global. Respons kebijakan ini memberikan hasil positif, tecermin dari perkembangan Rupiah yang terkendali dan menguat menjadi Rp16.855 per dolar AS pada 22 April 2025, dibandingkan dengan level Rp16.865 per dolar AS pada hari pertama pembukaan pasar domestik pascalibur tanggal 8 April 2025. Pergerakan Rupiah masih sejalan dengan perkembangan mata uang regional dan berada dalam kisaran yang sesuai dengan fundamental ekonomi domestik dalam menjaga stabilitas perekonomian. Ke depan, nilai tukar Rupiah diprakirakan stabil didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Bank Indonesia terus memperkuat respons kebijakan stabilisasi, termasuk intervensi terukur di pasaroff-shoreNDF dan strategitriple interventionpada transaksispot,DNDF, dan SBN di pasar sekunder. Seluruh instrumen moneter juga terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneterpro-marketmelalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI, untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Maret 2025 tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian.IHK pada Maret 2025 mengalami inflasi sebesar 1,03% (yoy), dengan inflasi inti tetap terkendali sebesar 2,48% (yoy), sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan BI (BI-Rate) untuk mengarahkan ekspektasi inflasi. Inflasi kelompokvolatile food(VF) tercatat sebesar 0,37% (yoy) didukung oleh kecukupan pasokan komoditas pangan utama dan eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Sementara itu, kelompokadministered pricestercatat deflasi sebesar 3,16% (yoy), tidak sedalam deflasi bulan sebelumnya sebesar 9,02% (yoy), terutama dipengaruhi oleh berakhirnya implementasi kebijakan diskon tarif listrik untuk rumah tangga dengan daya terpasang listrik < 2.200 VA. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2025 dan 2026. Inflasi inti diprakirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang memadai,imported inflationyang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Inflasi VF diprakirakan terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Penguatan respons kebijakan moneter terus dilakukan, termasuk optimalisasi strategi operasi moneterpro-marketdalam rangka stabilitas nilai tukar Rupiah dan pencapaian sasaran inflasi.Sebagai upaya pendalaman pasar uang dan pasar valas, serta strategi mendorong aliran masuk modal asing ke pasar keuangan dalam negeri, instrumen moneterpro-marketSRBI, SVBI, dan SUVBI terus dioptimalkan. Hingga 21 April 2025, total posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar Rp881,86 triliun, 1,40 miliar dolar AS, dan 277 juta dolar AS. Kepemilikan nonresiden dalam SRBI per tanggal 21 April 2025 mencapai Rp209,90 triliun (23,80% dari totaloutstanding). Implementasi dealer utama (primary dealer) sejak Mei 2024 juga makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder danrepurchase agreement(repo) antarpelaku pasar, sehingga memperkuat efektivitas instrumen moneter dalam stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi. Bank Indonesia juga melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder untuk memperkuat operasi moneter yang mencerminkan sinergi erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal Pemerintah. Selama tahun 2025 (hingga 22 April 2025), Bank Indonesia telah membeli SBN sebesar Rp80,98 trilliun, yaitu melalui pasar sekunder sebesar Rp54,98 trilliun dan pasar primer dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), termasuk syariah, sebesar Rp26,00 trilliun. Ke depan, berbagai inovasi instrumen yang telah diterbitkan akan dioptimalkan guna terus memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.
Transmisi kebijakan moneter tetap baik di tengah kenaikan risiko dari dinamika global.Sejalan dengan penurunan BI-Rate pada Januari 2025 dan operasi moneter yang ditempuh Bank Indonesia, suku bunga pasar uang (INDONIA) terus menurun menjadi 5,77% pada 21 April 2025 dari semula sebesar 6,03% pada awal Januari 2025. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tanggal 16 April 2025 juga menurun, namun tetap menarik untuk aliran masuk modal asing, yakni dari masing-masing 7,16%; 7,20%; dan 7,27% pada awal Januari 2025 menjadi 6,59%; 6,61%; dan 6,64% per 16 April 2025. Imbal hasil SBN juga tetap menarik, meskipun untuk tenor 2 tahun menurun dari 6,96% menjadi 6,54%, sementara untuk tenor 10 tahun menurun dari 6,98% menjadi 6,94%. Adapun suku bunga perbankan tercatat rendah ditopang oleh kecukupan likuiditas perbankan sejalan dengan implementasi penguatan KLM serta publikasi transparansi SBDK. Likuiditas yang cukup tersebut mampu meningkatkan efisiensi pembentukan suku bunga perbankan sehingga mendukung penyaluran kredit perbankan. Pada Maret 2025, suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit tercatat masing-masing sebesar 4,77% dan 9,20%, relatif stabil dibandingkan dengan level pada bulan sebelumnya.
Kredit perbankan tetaptumbuhpositif dalammendukung pertumbuhan ekonomi.Pertumbuhan kredit pada Maret 2025 tercatat sebesar 9,16% (yoy), lebih rendah dari 10,30% (yoy) pada bulan Februari 2025. Pertumbuhan kredit investasi masih relatif tinggi, yaitu 13,36% (yoy), sementara pertumbuhan kredit konsumsi dan kredit modal kerja masing-masing tercatat sebesar 9,32% (yoy) dan 6,51% (yoy). Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit (lending standard) dan kondisi likuiditas masih memadai, meskipun sejumlah bank mulai menghadapi kendala dalam meningkatkan pendanaan baik Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun sumber lainnya untuk penyaluran kredit. Dari sisi permintaan, kontribusi pertumbuhan kredit terutama didukung pada sektor industri, pertambangan, dan jasa sosial, sementara kontribusi pertumbuhan kredit pada sektor konstruksi dan perdagangan masih terbatas. Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 9,18% (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 1,95% (yoy). Ke depan, berbagai risiko ketidakpastian global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi prospek permintaan kredit dan preferensi penempatan aset likuid perbankan. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit perbankan akan menuju ke batas bawah kisaran 11-13% pada 2025. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif, termasuk mengoptimalkan KLM, dan memperkuat implementasi ketentuan Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) untuk mendorong pendanaan perbankan bagi manajemen likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor riil. Bank Indonesia juga akan terus mempererat koordinasi dengan KSSK untuk mendorong pertumbuhan kredit dalam mendukung pembiayaan ekonomi.
Bank Indonesia terus mendorong implementasi penguatan KLM untuk mendukung pertumbuhan kredit perbankan.Mulai 1 April 2025, KLM ditingkatkan dari paling besar 4% menjadi sampai dengan 5% dari DPK. Hingga minggu kedua April 2025, Bank Indonesia telah memberikan insentif KLM sebesar Rp370,6 triliun, meningkat sebesar Rp78,3 triliun dari minggu keempat Maret 2025 sebesar Rp292,3 triliun. Khusus sektor perumahan, insentif KLM meningkat sebesar Rp84,0 triliun dari minggu keempat Maret 2025 seiring dengan implementasi penguatan KLM pada 1 April 2025. Insentif KLM diberikan masing-masing kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp161,7 triliun, BUSN sebesar Rp167,4 triliun, BPD sebesar Rp35,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp5,8 triliun. Secara sektoral, insentif tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yakni pertanian,real estate, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, Ultra Mikro, dan hijau.
Ketahanan perbankan tetap kuat mendukung stabilitas sistem keuangan.Likuiditas perbankan memadai, tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) pada Maret 2025 yang tinggi sebesar 26,22%. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada Februari 2025 tercatat tinggi sebesar 26,95%. Risiko kredit tetap terkendali, tecermin dari rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan yang rendah, sebesar 2,22% (bruto) dan 0,81% (neto) pada Februari 2025. Hasilstress testBank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat, serta ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi domestik dan global yang dapat mengganggu ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan I 2025 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.Dari sisi transaksi, pembayaran digital[1]pada triwulan I 2025mencapai 10,76 miliar transaksi atau tumbuh 33,50% (yoy) didukung peningkatan seluruh komponen. Volume transaksi aplikasimobiledaninternetterus tumbuh masing-masing sebesar 34,51% (yoy) dan 18,89% (yoy). Demikian pula, volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS tetap tumbuh tinggi sebesar 169,15% (yoy) didukung peningkatan jumlah pengguna danmerchant. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 1,07 miliar transaksi atau tumbuh 57,68% (yoy), dengan nilai mencapai Rp2.741,81 triliun. Volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS tumbuh sebesar 0,69% (yoy) menjadi 2,47 juta transaksi dengan nilai Rp46.281,21 triliun. Sementara dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 15,51% (yoy) menjadi Rp1.240,12 triliun pada triwulan I 2025. Transaksi digital melalui QRIS selama periode Ramadhan dan Idulfitri (RAFI) 2025 juga meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan volume transaksi per pengguna mencapai 111% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode RAFI 2024 sebesar 76%. Sementara itu, pertumbuhan UYD selama periode RAFI 2025 mencapai 8,63% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan 8,44% (yoy) pada periode RAFI 2024.
Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat.Dari sisi infrastruktur, stabilitas sistem pembayaran tecermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada triwulan I 2025, termasuk selama periode RAFI 2025. Dari sisi struktur industri, interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran terus menguat diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas. Transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) juga meningkat sejalan dengan perluasan tingkat adopsi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan SPBI serta sistem pembayaran industri. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).