JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam upaya transisi menuju energi bersih, sejalan dengan implementasi Perjanjian Paris (Paris Agreement). Komitmen ini semakin ditegaskan melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menargetkan terwujudnya kedaulatan energi nasional, termasuk pengembangan energi hijau dan energi baru terbarukan demi kesejahteraan masyarakat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Indonesia tetap berkomitmen mencapai target emisi nol bersih (Net Zero Emission) pada tahun 2060 dengan pendekatan yang penuh kehati-hatian. Salah satu langkah konkretnya adalah pemanfaatan hidrogen sebagai sumber energi bersih yang dijalankan secara komprehensif.
“Saya ingin mengatakan bahwa Indonesia akan selalu berada pada bagian yang akan menjalankan komitmen itu (Paris Agreement) tetapi dengan penuh hati-hati secara mendalam. Buktinya bahwa Pak Presiden Prabowo telah mencanangkan Asta Cita, berbicara tentang kedaulatan swasembada energi, di dalamnya di situ adalah energi hijau, energi baru terbarukan, dan hidrogen merupakan bagian daripada visi besar Bapak Presiden,” ujar Bahlil pada sambutannya saat membuka Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2025 di Jakarta, Selasa (15/4).
Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa ke depan hidrogen akan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada tahun 2060, hidrogen hijau diproyeksikan dapat menyumbang hingga USD 70 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, serta menciptakan 300 ribu lapangan kerja langsung di sektor elektrolisis hidrogen hijau.
Untuk itu, ia mendorong peningkatan daya saing Indonesia di sektor energi hijau. Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif yang dapat dimanfaatkan untuk menembus pasar global seperti Eropa dan Amerika. “Dalam perspektif Indonesia, kita mempunyai keunggulan kompetitif terhadap energi hijau yang kemudian bisa kita penetrasi kepada pasar di mana pun, Eropa, Amerika, di mana saja. Karena kita saling membutuhkan, kita harus membangun komunikasi politik, komunikasi ekonomi yang win-win, yang saling menguntungkan,” jelasnya.
Khusus untuk hidrogen, Bahlil menyampaikan keyakinannya bahwa teknologi ini kini semakin terjangkau dan kompetitif. Hal ini membuka peluang besar untuk mendorong pemanfaatan hidrogen dalam mendukung industri strategis nasional. Kementerian ESDM pun akan mendorong lahirnya regulasi yang mendukung, termasuk menciptakan struktur harga yang lebih baik guna membuka pasar yang lebih luas.
“Semakin hari, akan dilakukan efisiensi terhadap penemuan-penemuan teknologi baru. Dan saya menunggu agar ini menjadi bagian terpenting dalam kontribusi kita kepada bumi, untuk mendorong energi baru dan terbarukan,” tandas Bahlil.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga meluncurkan Buku Roadmap Hidrogen dan Amonia Nasional (RHAN) yang diharapkan menjadi pedoman strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan ekosistem hidrogen dan amonia, baik di tingkat nasional maupun global.
“Buku RHAN merupakan dokumen yang mencakup analisis produksi, pemanfaatan, dan bagaimana strategi implementasinya, juga rencana aksi. Kami sudah mengidentifikasi dari berbagai industri, ada 215 rencana aksi di dalam roadmap ini. Kita melihat perspektif mendatang untuk mengembangkan ekosistem hidrogen dan amonia di dalam negeri maupun global,” ujar Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiyani Dewi, pada kesempatan yang sama.
Pada pembukaan GHES 2025, turut dilakukan sejumlah penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pemanfaatan hidrogen.