Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meluncurkan Desk Ketenagakerjaan Polri sebagai upaya untuk melindungi kaum buruh sekaligus menciptakan iklim industri yang lebih baik di Indonesia. Acara peresmian berlangsung di Aula Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).
Dalam acara tersebut, hadir sejumlah tokoh penting, di antaranya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuene, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Direktur ILO Jakarta Simrin Singh, hingga Komisioner Ombudsman Johanes Widijantoro.
Kapolri menjelaskan bahwa Desk Ketenagakerjaan Polri diharapkan menjadi wadah penyelesaian sengketa tenaga kerja. Polri telah mempersiapkan tahapan-tahapan untuk menangani masalah ketenagakerjaan secara menyeluruh.
“Yang kita harapkan tentunya desk ketenagakerjaan ini bisa menjadi salah satu wadah untuk menyelesaikan sengketa industri dan tenaga kerja antara perusahaan dan pekerja. Prosesnya mulai dari laporan, gelar perkara, mediasi, hingga, jika diperlukan, penegakan hukum sebagai ultimum remedium,” ujar Kapolri.
Kapolri menambahkan, desk ini juga akan menjadi saluran bagi buruh untuk menyampaikan keluhan sekaligus menjaga situasi yang kondusif di sektor industri.
“Kita harapkan dengan penyelesaian ini, buruh dan tenaga kerja bisa terlindungi. Harapan kita, dengan dukungan industri yang baik, Indonesia memiliki daya saing untuk bersaing dengan industri luar negeri. Selain itu, kualitas produksi juga dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor,” jelas Kapolri.
Kapolri menekankan bahwa inisiatif ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
Peluncuran Desk Ketenagakerjaan Polri ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak yang hadir. Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.