Jakarta, 18 April 2024 – Lembaga Pemeringkat Moody’s kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia pada peringkat Baa2, satu tingkat di atas investment grade, dengan outlook stabil pada 16 April 2024. Sebelumnya, Moody’s juga mempertahankan SCR Indonesia pada Baa2 dengan outlook stabil pada Annual Review 10 Februari 2022.
Moody’s berpandangan bahwa afirmasi ini sejalan dengan hasil asesmen mereka bahwa ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga, didukung pertumbuhan ekonomi tinggi dan stabil serta berbagai inovasi instrumen kebijakan yang kuat, di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.
“Hasil afirmasi Moody’s yang tetap pertahankan peringkat Indonesia dengan outlook stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ketegangan geopolitik saat ini menandakan kepercayaan investor masih kuat terhadap kredibilitas kebijakan Pemerintah dan ketahanan ekonomi Indonesia. Ke depannya, Pemerintah akan terus melakukan sinergi dan bauran kebijakan dengan tetap mengawasi berbagai risiko eksternal, terutama konflik Timur Tengah yang berpotensi berdampak terhadap kenaikan harga, dengan terus menjaga daya beli masyarakat,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (18/04).
Dalam laporan tersebut, Moody’s memproyeksikan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024-2025 akan tetap berada pada level sebelum pandemi yaitu sekitar 5,0%. Rata-rata tersebut lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain yang berada pada peringkat Baa yang hanya tumbuh pada kisaran 3,0%.
Perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut mengacu kepada keberhasilan berbagai reformasi struktural yang ditempuh Pemerintah, yang diarahkan untuk perbaikan iklim investasi sehingga mendorong masuknya aliran modal asing, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan penerimaan Pemerintah.
Pada sektor eksternal, Moody’s memandang daya tahan sektor eksternal Indonesia tetap terjaga, tercermin dari surplus neraca perdagangan yang meningkat. Implementasi kebijakan hilirisasi juga diyakini menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kenaikan pangsa ekspor komoditas yang bernilai tambah, sehingga meningkatkan diversifikasi ekspor komoditas dan mengurangi sensitivitas terhadap harga.
Moody’s juga mengapresiasi komitmen Pemerintah untuk tetap menjaga defisit APBN di bawah batas 3% dari PDB sehingga mampu menjaga rasio utang Pemerintah terhadap PDB tetap rendah dibandingkan negara-negara lain yang berada pada peringkat sama. Dalam jangka menengah, keberhasilan implementasi kebijakan reformasi Pemerintah menjadi kunci tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Penilaian positif Moody’s atas kinerja perekonomian Indonesia juga sejalan dengan hasil asesmen lembaga rating lainnya, yaitu Fitch dan JCR pada bulan lalu. Fitch kembali mempertahankan SCR Republik Indonesia pada BBB (satu tingkat di atas investment grade) dengan outlook stabil pada 15 Maret 2024.
Sementara, JCR juga mempertahankan SCR Republik Indonesia pada BBB+ (investment grade) dengan outlook stabil pada 22 Maret 2024. Keputusan tersebut mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah yang baik, inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, dan rasio utang Pemerintah terhadap PDB yang rendah dan terkendali.
Pemerintah akan terus menjaga dan meningkatkan kepercayaan investor dengan memastikan keberlanjutan program kebijakan saat ini tetap berjalan ditengah proses pergantian kepemimpinan pasca pengumuman hasil Pemilu 2024.
Beberapa kebijakan prioritas yang akan terus didorong antara lain yakni revitalisasi mesin konvensional yaitu peningkatan produktivitas dan daya saing melalui program kartu prakerja, pelatihan vokasi, dan implementasi UU Cipta Kerja; pembangunan infrastruktur seperti melanjutkan PSN, pembangunan MRT dan kereta cepat, KEK, IKN dan Reforma Agraria; kerja sama internasional, termasuk dalam proses aksesi OECD; dan penguatan ketahanan pangan.
Kemudian, membangun mesin ekonomi baru melalui digitalisasi, transisi energi berkelanjutan, dan industrialisasi melalui hilirisasi yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi. Dan juga, penguatan ketahanan sosial dan pemberdayaan melalui berbagai perlindungan sosial, termasuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, pembiayaan mikro dan padat karya tunai. (dep1/rep/fsr)