Indragiri Hulu (23/07) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, bersama Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, tiba di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam rangka menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2025. Dalam kunjungan ini, Menteri PPPA bersama Wamen PPPA juga menghadiri Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) bersama seluruh pimpinan daerah, termasuk Gubernur, Bupati/Walikota serta pimpinan instansi vertikal yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu.
“Apresiasi saya sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau, para Bupati/Walikota, dan jajaran pemerintah daerah atas komitmen dan kerja keras dalam membentuk UPTD PPA, menurunkan angka kekerasan, serta memperjuangkan hak-hak anak dan perempuan. Ini menjadi pondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang setara dan inklusif yang juga diwujudkan dalam Penandatangan MoU antara Kemen PPPA dan Pemerintah Provinsi Riau,” ujar Menteri PPPA dalam acara Ramah Tamah bersama Gubernur Riau dan Bupati/Walikota se-Provinsi Riau di Gedung Dang Purnama Rengat, Indragiri Hulu, Selasa (22/7).
Dalam forum tersebut, Menteri PPPA menyoroti potensi besar perempuan dan anak sebagai kekuatan penggerak transformasi sosial dan ekonomi. Data BPS 2024 menunjukkan bahwa perempuan mencakup 49,5% penduduk Indonesia dan anak-anak mencapai 28,4%. Di Provinsi Riau, 69% penduduk perempuan berada dalam usia produktif. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, seperti nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Riau yang masih di bawah rata-rata nasional, serta angka perkawinan anak yang justru mengalami kenaikan di tahun 2024.
“Kami mencatat bahwa IPG Riau tahun ini berada pada angka 89,32, dan masih perlu peningkatan, terutama di wilayah-wilayah seperti Rokan Hulu dan Pelalawan. Selain itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat dalam Simfoni PPA tahun ini masih cukup tinggi, dengan 1.072 kasus kekerasan terhadap anak dan 254 kasus terhadap perempuan. Ini menjadi pengingat bahwa kerja kita masih belum selesai disinilah pentingnya sinergi dan kolaborasi pentahelix,” ungkap Menteri PPPA.
Kementerian PPPA terus mendorong penguatan layanan, termasuk ketersediaan rumah aman, tenaga pendamping, dan pelayanan berbasis kebutuhan korban. Menteri PPPA juga menyampaikan apresiasi atas penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) yang diraih Provinsi Riau dengan kategori Nindya, serta penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) untuk beberapa wilayah seperti Kota Siak, Pekanbaru, dan Dumai.
“Ini adalah hasil dari komitmen kolektif dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Namun capaian ini bukan tujuan akhir, kita harus terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanan dan kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan nyata perempuan dan anak,” tegas Menteri PPPA.
Untuk mempercepat pencapaian target nasional, Kemen PPPA juga tengah mendorong tiga program prioritas, yakni: Pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang memperkuat DRPPA/KRPPA di desa dan kelurahan, perluasan layanan Call Center SAPA 129, serta pengembangan Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa. Menteri PPPA menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam implementasi ketiga program ini.
“Pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri, semangat kolaborasi aktif dari pemerintah daerah, DPRD, organisasi masyarakat, akademisi, media, tokoh agama dan adat, serta dunia usaha. Hanya dengan sinergi dari pusat hingga akar rumput, kita bisa mewujudkan ekosistem yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara menyeluruh,” ujar Menteri PPPA.
Mengakhiri sambutannya, Menteri PPPA mengajak seluruh elemen di Provinsi Riau untuk memperkuat komitmen dalam mendukung agenda Indonesia Emas 2045. “Masa depan Indonesia dimulai dari hari ini. Dari perempuan yang berdaya, dan anak-anak yang terlindungi. Mari kita luruskan niat dan satukan langkah menuju Riau yang ramah perempuan dan peduli anak,” ujar Menteri PPPA.
Gubernur Provinsi Riau, Abdul Wahid, menyampaikan bahwa kunjungan Menteri PPPA dan Wamen PPPA ke Provinsi Riau bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang solid adalah fondasi utama dalam mempercepat terwujudnya agenda pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan anak.
“Kami menyambut dengan antusias kedatangan Ibu Menteri dan Ibu Wamen. Harapan kami, kunjungan ini dapat menghasilkan nota kesepahaman atau MoU yang konkret sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kami percaya bahwa komitmen ini harus diwujudkan melalui langkah-langkah strategis dan terukur,” ujar Abdul Wahid.
Abdul Wahid menegaskan pentingnya kerja bersama dalam mewujudkan Provinsi Riau yang aman dan layak bagi anak. Anak-anak merupakan generasi penerus yang akan memegang estafet kepemimpinan di masa depan, dan oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang mendukung.
“Semoga kita semua dapat bergandeng tangan, menyatukan visi, dan bersama-sama mewujudkan Riau sebagai provinsi yang benar-benar aman dan layak bagi anak. Anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depanyang akan mengisi Indonesia Emas 2045,” ujar Abdul Wahid.