Jakarta, 18 Juli 2024 – Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) selaku penghubung untuk kementerian/lembaga pengampu program United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) di Indonesia kembali menggelar Sidang Pleno KNIU tahun 2024 di Graha Utama, Kompleks Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jakarta, pada Rabu (17/7).
Sidang Pleno KNIU ini dilaksanakan untuk memetakan isu utama dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan informasi komunikasi. Dalam rangka pemanfaatan keanggotaan Indonesia pada Dewan Eksekutif UNESCO periode 2023-2027, KNIU perlu mendapatkan laporan perkembangan dan saran dari masing-masing National Point of Contact Representatives (NPCR) untuk mengetahui posisi Pemerintah Indonesia.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, selaku Ketua KNIU menyoroti peran KNIU yang berfungsi sebagai penghubung Pemerintah Indonesia dengan UNESCO dan sebaliknya. Mengingat tugas dan peran yang sangat strategis tersebut, Komisi Nasional harus selalu didukung oleh kelembagaan dan perundangan yang kuat.
Pada penyelenggaraan Sidang Umum UNESCO ke-42 tahun 2023, Indonesia telah berhasil memperoleh sejumlah capaian besar terkait program-program UNESCO. “Semua capaian tersebut sudah sepatutnya menjadi penyemangat bagi kita untuk terus menguatkan posisi dan peran Indonesia di panggung global, salah satunya melalui implementasi program-program UNESCO,” ujar Mendikbudristek.
Salah satunya pada sektor pendidikan, sejumlah kebijakan dan program Merdeka Belajar sudah terkait langsung dengan arah transformasi pendidikan yang digagas oleh UNESCO. Dalam 6 tema besar pendidikan yang di garis bawahi oleh UNESCO, Indonesia memiliki capaian signifikan dari transformasi yang telah dilakukan, yang tentu dari hasil kolaborasi baik seluruh pemangku kepentingan.
Di sisi lain, untuk sektor kebudayaan, sejumlah capaian ditunjukkan dengan pencatatan dan penetapan kekayaan budaya Indonesia. Sejauh ini, Kemendikbudristek telah menetapkan 1.941 Warisan Budaya Takbenda. Inskripsi terbaru yakni Budaya Sehat Jamu sebagai Warisan Budaya Takbenda ketiga belas pada program Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO, serta Sumbu Filosofi Yogyakarta beserta Tenara Bersejarahnya sebagai warisan dunia kesepuluh di Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO untuk kategori budaya. Selain itu, sebelas warisan dokumenter Indonesia juga telah masuk dalam register UNESCO Memory of the World.
Ketua KNIU pun mengajak seluruh focal point untuk terus memperkuat kerja sama yang sudah terjalin, baik di tingkat nasional maupun internasional. “Kemendikbudristek berkomitmen penuh untuk mendukung inisiatif dan program-program prioritas kita. Bersama-sama, kita akan mewujudkan visi dan misi UNESCO dalam menciptakan dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan,” jelas Nadiem.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Harian KNIU, Itje Chodidjah, menguraikan bahwa pelaksanaan Sidang Pleno KNIU bertujuan untuk 1) melaporkan perkembangan program UNESCO pada masing-masing bidang; 2) menyampaikan informasi mengenai perkembangan kerja sama Indonesia dan UNESCO pada seluruh NPCR dan pemangku kepentingan terkait; dan 3) menyusun strategi persiapan partisipasi Indonesia pada sidang-sidang UNESCO.
“Dalam agenda sidang ini kita akan meninjau kembali tentang arah diplomasi Indonesia di UNESCO pada masa berikutnya, termasuk rencana pengusulan pada beberapa tetapan UNESCO seperti World Heritage, Intangible World Heritage (ICH) dan pengusulan-pengusulan lain berikutnya. Selain itu, bersama-sama kita akan mengidentifikasi praktik baik yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam ke empat pilar UNESCO untuk kemudian diangkat ke tataran global sebagai inspirasi dan solusi alternatif bagi berbagai tantangan dunia,” ujar Itje.
Sidang tersebut dihadiri oleh Duta Besar LBBP RI untuk Prancis, Andorra, dan Monako/Delegasi Tetap RI untuk UNESCO; Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Sekretaris Utama, Arsip Nasional Repubik Indonesia; Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, BRIN; Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika; Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO; serta sejumlah pejabat dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah/perguruan tinggi pengampu program UNESCO di Indonesia.