Jakarta – Polri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalin sinergi strategis dalam mendukung program peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kerja sama ini bertujuan mempercepat proses registrasi dan sertifikasi bagi pelaku UMKM, khususnya di bidang makanan, minuman, obat-obatan, dan produk tradisional.
Sinergi tersebut terjalin saat Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Kepala BPOM Taruna Ikrar beserta jajaran di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 10 Januari 2025.
Dalam pertemuan itu, Kepala BPOM menjelaskan bahwa pihaknya mendapat arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan peran BPOM dalam mendukung UMKM.
Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 66 juta pelaku UMKM di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 18 juta bergerak di sektor makanan, minuman, dan obat-obatan, dengan 4,7 juta pelaku usaha yang secara langsung terkait dengan pengawasan BPOM.
“Kami memiliki tugas besar, namun keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama. Saat ini, unit pelaksana teknis BPOM di seluruh Indonesia hanya berjumlah 76, dengan total pegawai sekitar 6.700 orang,” ujar Taruna.
Menghadapi tantangan tersebut, BPOM mengajak Polri untuk berkolaborasi memberikan pendampingan bagi UMKM di seluruh wilayah Indonesia. “Kami ingin bekerja lebih giat lagi agar UMKM bisa naik kelas. Jika UMKM berkembang, dampaknya akan sangat besar bagi ekonomi nasional,” lanjutnya.
Menanggapi ajakan BPOM, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan kesiapan Polri dalam memberikan pendampingan kepada UMKM.
Kapolri menegaskan bahwa Polri memiliki personel yang tersebar hingga ke pelosok negeri, sehingga mampu mendukung program BPOM secara efektif.
“Polri siap dilibatkan dalam upaya pendampingan, sehingga target peningkatan jumlah UMKM yang bersertifikasi bisa tercapai. Dengan demikian, UMKM dapat naik kelas, mendorong pemasukan bagi negara, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi,” ujar Kapolri.
Kolaborasi antara Polri dan BPOM ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih kondusif bagi UMKM. Selain mempercepat proses perizinan dan sertifikasi, pendampingan yang diberikan diharapkan bisa membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas produk mereka.