JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Agence Francaise De Developpement (AFD) secara resmi meluncurkan Indonesia Energy Transition Facility (IETF). Program ini merupakan bagian dari perjanjian hibah langsung (Implementing Agreement) yang ditandatangani pada 1 November 2024 dengan total nilai komitmen sebesar EUR 3 juta.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyampaikan bahwa transisi energi merupakan bagian penting dalam prioritas sektor energi di bawah Kabinet Merah Putih 2024-2029. Ia menjelaskan bahwa visi dan prioritas sektor energi dalam kabinet yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menitikberatkan pada ketahanan dan swasembada energi untuk memastikan kemandirian serta keberlanjutan energi nasional.
Beberapa program prioritas yang sedang dijalankan mencakup hilirisasi mineral dan batu bara, peningkatan lifting minyak dan gas bumi, penerapan biodiesel 40%, serta penyediaan gas untuk industri dalam negeri. Dadan menegaskan bahwa seluruh program ini tetap memperhatikan target pengurangan emisi gas rumah kaca.
“Pada tahun 2024, realisasi penurunan emisi gas rumah kaca (Indonesia) sektor energi mencapai 147,61 juta ton CO2 ekuivalen, melampaui target yang kami tetapkan sebesar 142 juta ton. Jadi kita masih on the track pada pengurangan emisi,” ungkap Dadan dalam sambutannya pada acara kick-off IETF di Jakarta, pada Rabu (5/2).
Selain itu, Dadan juga menyampaikan bahwa pengembangan kelistrikan periode 2025-2034 direncanakan mencapai kapasitas 71 gigawatt (GW), sejalan dengan komitmen global dalam menurunkan emisi dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. “Dalam menjalankan transisi energi, pemerintah melalui Kementerian ESDM menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pihak. Dengan AFD seperti yang kita bicarakan sekarang, diharapkan kolaborasi ini dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju sistem energi yang lebih hijau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam aspek teknologi penangkapan karbon, Dadan menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam penerapan Carbon Capture Storage (CCS). “Kita sudah meluncurkan regulasi untuk hal ini, kita sudah punya kebijakan, skema, dan mekanisme bagaimana bekerja sama untuk memanfaatkan potensi storage untuk CO2 kami. Secara total, potensi yang kami identifikasi mencapai 500 gigaton,” jelasnya.
Dadan mengakui bahwa upaya transisi energi menghadapi berbagai tantangan, namun pemerintah tetap berkomitmen dalam menjalankan program prioritas. Ia menekankan bahwa meskipun terdapat banyak rencana dan program yang harus disiapkan, semua langkah yang diambil tetap sejalan dengan upaya meningkatkan swasembada energi sambil memperhatikan aspek keberlanjutan.
Pada kesempatan ini, juga dilakukan seremoni penandatanganan perjanjian kemitraan antara PT PLN (Persero) dan AFD bertajuk Joint Initiative of Energy Transition Cooperation in Indonesia. Perjanjian ini mencakup berbagai bidang kerja sama, termasuk penempatan Energy Technical Advisor oleh AFD di lingkungan Kementerian ESDM, reformasi kebijakan dalam skema Policy Based Loan Affordable and Sustainable Energy Transition (PBL ASET), pengembangan hidrogen hijau, serta kebijakan produksi bioenergi berkelanjutan.
“Saya ingin mengapresiasi semua pihak atas upaya bersama yang telah dilakukan. Dengan adanya kemitraan ini, diharapkan kerja sama semakin erat dalam berbagai inisiatif, termasuk investasi pada energi terbarukan, efisiensi energi, serta penguatan kebijakan yang mendukung terciptanya sistem energi yang lebih hijau dan berkelanjutan,” pungkasnya.