Bandung, NONBLOK.COM – Untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, setiap program yang disusun memerlukan rencana kerja dan evaluasi. Termasuk di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Oleh karena itu, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) perlu menyusun rencana aksi dan rencana evaluasi untuk menjadi panduan dalam menjalankan program yang disusun.
“Saya minta KDEKS Jawa Barat untuk menyusun rencana aksi dengan target yang terukur serta berkesinambungan, termasuk mensinergikannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah periode tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menyaksikan Pengukuhan KDEKS Provinsi Jawa Barat (Jabar), di Gedung Sate, Jl. Diponegoro Nomor 22, Citarum, Bandung, Selasa (23/04/2024).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, dalam rencana aksi tersebut, penting halnya untuk memasukkan keunikan daerah masing-masing ke dalam rencana kerja. Sebab, keunggulan suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Dengan demikian, potensi lokal dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekosistem syariah dan menopang ketahanan ekonomi lokal.
“Saya minta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tetap selaras dan sinergis dengan prioritas pembangunan, kekhasan dan keunggulan daerah, serta kekayaan sumber daya alam dan keragaman budaya,” imbaunya.
Di sisi lain, Wapres menakankan, rencana kerja juga harus holistik. Meliputi rencana pengembangan kapasitas sumber daya manusia pada unsur terkait dan peningkatan literasi di masyarakat, tidak berfokus pada program semata.
“Siapkan dan kembangkan kapasitas sumber daya manusia ekonomi syariah, serta terus pacu literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat. Lakukan kolaborasi multipihak, termasuk dengan dunia pendidikan dan kalangan pemuka agama,” pinta Wapres.
Menutup sambutannya, Wapres pun memberikan motivasi kepada seluruh jajaran pengurus KDEKS Provinsi Jabar untuk terus bekerja secara optimal sehingga hasilnya dapat dirasakan tidak hanya di Jabar, tetapi juga secara nasional dan internasional.
“Selamat bekerja bagi KDEKS Provinsi Jawa Barat. Teruslah berikhtiar menggaungkan dan membumikan ekonomi dan keuangan syariah di Bumi Pasundan, sehingga dapat berkontribusi nyata dan bermanfaat langsung bagi peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ‘inayah-Nya dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pj. Gubernur Jabar Bey Machmudin menyampaikan, potensi ekonomi dan keuangan syariah di Jabar sangat besar. Tidak hanya dari sisi program, tapi juga dari sisi pembangunan kapasitas sumber daya manusia.
“Kami sampaikan di sini bahwa perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Barat memiliki potensi
yang besar. Di sektor perbankan, di tahun 2023 total aset Bank Syariah di Jawa Barat mencapai Rp 843 Triliun dengan pangsa pasar mencapai 15 persen dari total
aset bank umum di Jawa Barat,” papar Bey.
“Tak kalah menariknya bahwa saat ini terdapat 4 Perguruan Tinggi Negeri dan 3 Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki Program Studi Keuangan dan Ekonomi Syariah dengan total mahasiswa mencapai
5.010 orang sebagai penguatan untuk peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia,” tandasnya.
Hadir dalam acara ini, Plt. Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Taufik Hidayat, Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman, serta jajaran Pengurus KDEKS Provinsi Jabar.
Sementara, Wapres didampingi oleh Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, M. Nasir, M. Imam Azis, Robikin Emhas, Arif Rahmansyah Marbun, dan Guntur Iman Nefianto. (NN/SK-BPMI, Setwapres)