Jakarta, NONBLOK.COM – Kemudahan masyarakat mengakses informasi melalui media penyiaran menuntut kemampuan individu untuk memahami dan mengolah informasi tersebut dengan baik. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan masyarakat dari paparan informasi yang tidak benar. Selain literasi masyarakat, kualitas penyiaran pun harus terus dipastikan tetap berada pada koridor norma yang berlaku.
“Penyiaran adalah bagian dari pelayanan publik, sehingga kualitas kontennya harus terjaga dan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku,“ tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan pengarahan pada acara Anugerah Syiar Ramadan (ASR) 2024 di Auditorium Bung Karno, Kantor Pusat LPP TVRI, Jl. Gerbang Pemuda No. 8, Jakarta Pusat, Rabu (08/05/2024).
Pada acara yang merupakan hasil kerja sama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama (Kemenag) tersebut, Wapres menekankan pentingnya peran media dalam membangun karakter masyarakat.
“Disinilah peran media betul-betul krusial, karena siaran yang disampaikannya mampu mempengaruhi karakter individu hingga membentuk persepsi dan perilaku masyarakat,” tutur Wapres.
Disamping itu, dalam arahannya, Wapres juga meminta insan pers untuk secara serius mempertimbangkan nilai dan norma dalam muatan siarannya. Selain bersifat entertainment, program yang disiarkan harus memberikan pendidikan dan nilai-nilai kebangsaan.
“Upaya mengejar rating harus dibarengi dengan peningkatan kualitas muatan siaran. Pastikan konten yang disampaikan tidak hanya menghibur, tapi juga mendidik, bisa dipertanggungjawabkan, menjunjung tinggi norma yang berlaku, dan sarat dengan nilai-nilai toleransi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ungkapnya.
Wapres juga menyoroti perkembangan teknologi yang signifikan saat ini sehingga terjadi pergesaran penggunaan media penyiaran konvensional ke media digital. Untuk itu, Ia melihat adanya kebutuhan pembaharuan regulasi mengenai penyiaran digital sesuai tuntutan perkembangan zaman.
“Penyiaran berbasis konvensional mulai beralih menjadi digital, sebagaimana penyiaran mulai merambah ke ranah personal. Oleh karena itu, saya memandang perlunya pembaharuan pengaturan terkait penyiaran, utamanya agar mencakup penyiaran digital dan media sosial,” tutur Wapres.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, literasi digital turut memainkan peran penting dalam melindungi masyarakat dari paparan hoax dan potensi penyalahgunaan informasi. Oleh karenanya, menurut Wapres upaya peningkatan literasi penting untuk dilaksanakan.
“Saya minta agar media turut berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga rasa aman dan nyaman dalam berinteraksi digital dan mencegah adanya pelanggaran peraturan terkait informasi dan transaksi elektronik,” jelasnya.
Menutup arahannya, Wapres mengapresiasi kinerja KPI dalam mengawal dunia penyiaran nasional. Ia berharap mampu membangun sumber daya manusia melalui penyiaran yang berkualitas.
“Saya mengapresiasi upaya KPI dalam meningkatkan kualitas siaran untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia. Saya mendorong KPI untuk terus meningkatkan kapasitasnya, utamanya sebagai garda terdepan yang mengawal dan mengawasi penyiaran di tanah air.
Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Ketua KPI Pusat Ubaidillah menyampaikan kegiatan yang telah dilaksanakan sejak 2012 ini memiliki semangat untuk mengapresiasi program penyiaran yang berkomitmen dalam menyebarluaskan nilai-nilai kebajikan dan kebijaksanaan serta moderasi beragama.
Harapannya, apresiasi ini juga dapat memicu program lain untuk memberikan konten-konten berkualitas pada masyarakat.
“Pemberian apresiasi diharapkan memantik lembaga penyiaran untuk mendorong transformasi positif bagi masyarakat, karena bagaimanapun kita membutuhkan alternatif informasi yang sudah terkonfirmasi kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Hadir pada acara ini, diantaranya Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Ketua Majelis Ulama Indonesia K.H. Anwar Iskandar, Direktur Utama TVR, Para Ketua KPI Daerah dan Lembaga Penyiaran.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono, Staf Khusus Wapres, Masduki Baidlowi, Arif R. Marbun, dan Imam Aziz. (SM/AS -BPMI, Setwapres)