Bandung, NONBLOK.COM – Indonesia memiliki kondisi geografis dan geologi yang rawan bencana. Karena kondisi ini, penyusunan rencana tanggap darurat pun menjadi penting untuk dimiliki agar dampak yang terjadi tidak mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh daerah harus memiliki langkah mitigasi bencana untuk melindungi kelangsungan hidup masyarakat.
“Penurunan risiko bencana sepatutnya menjadi salah satu indikator kinerja Kepala Daerah. Sebab, mitigasi dampak bencana di daerah tentu akan turut memastikan kecukupan pangan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan hidup, yang akan bermuara pada peningkatan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Tahun 2024 di Grand Ballroom Hotel Pullman Bandung Grand Central, Jl. Diponegoro No. 27, Citarum, Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu (24/04/2024).
Lebjh lanjut Wapres menyampaikan, mitigasi bencana ini harus bersifat preventif.
“Saya ingin tekankan bahwa dalam penanggulangan bencana, berbagai tindakan preventif, penyelamatan dan rehabilitatif, harus dieksekusi secara sinergis, serentak, cepat, aman, dan akurat,” tegasnya.
Wapres pun mengelaborasi, sebagai salah satu cara untuk memformulasikan penanganan preventif ini adalah melalui pembelajaran terhadap cara penanganan bencana di negara lain yang kemudian dapat diadaptasi untuk alam dan iklim di Indonesia. Khususnya, dalam penguatan di bidang teknologi dan inovasi.
“Contohnya kejadian gempa bumi 7,4 magnitudo di Taiwan pada awal bulan ini. Dengan guncangan yang begitu besar, kerusakan dan korban jiwa tetap dapat diminimalisasi dengan sistem penanganan dini dan pengetahuan tentang sumber gempa yang baik,” papar Wapres.
“Berkaca dari hal ini, saya minta agar pengembangan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana di dalam negeri untuk terus dioptimalkan,” pesannya.
Menutup sambutannya, Wapres kembali menekankan pentingnya pengembangan teknologi di bidang penanganan bencana dan keselarasan dengan sistem yang telah ada serta data yang akurat.
“Dorong integrasi teknologi dan inovasi berbasis data yang valid, sebagai kunci terwujudnya efektifitas dan efisiensi aksi dini dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana,” pungkas Wapres.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan bahwa pada 2023, dengan menindaklanjuti arahan Wapres terkait pentingnya aspek pencegahan, BNPB bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional, TNI-POLRI dan unsur masyarakat lainnya telah berhasil menekan luas lahan terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan pada periode El Nino moderate tahun 2023 seluas 1.16juta Ha.
“Hal ini berarti luas lahan terbakar tahun 2023 berkurang 27% dari periode El Nino sebelumnya di tahun 2019 yang mencapai 1.6 juta Ha. Pendampingan dan upaya pencegahan sejak awal, serta optimalisasi Teknologi Modifikasi Cuaca, mampu menekan eskalasi kebakaran hutan dan lahan, sehingga tahun 2023 tidak ada asap yang menyeberang melintas batas negara,” lapor Suharyanto.
Hadir dalam acara ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Tri Handoko, Pj. Gubernur Jabar Bey Machmudin, serta para Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, M. Nasir, M. Imam Azis, Robikin Emhas, Arif Rahmansyah Marbun, dan Guntur Iman Nefianto. (NN/SK-BPMI, Setwapres)