Jakarta (16/12) – Sejalan dengan harapan Bapak Wakil Presiden, Gibran Rakabuming pada pembukaan Konferensi Besar (Konbes) Fatayat NU, dalam penutupan Konbes Fatayat NU, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menegaskan pentingnya peran Fatayat NU dalam menjawab persoalan perempuan dan anak. Menteri PPPA menyampaikan bahwa Fatayat NU adalah mitra strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam memperjuangkan keadilan dan kemaslahatan perempuan dan anak di tengah masyarakat.
“Pemikiran dan rekomendasi yang dihasilkan dalam Konbes Fatayat NU tahun 2024 ini, tentu akan menginspirasi substansi dalam kebijakan dan inspirasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kemajuan perempuan menjadi syarat utama untuk mencapai pembangunan yang maksimal. Dengan jumlah yang signifikan, yakni hampir separuh dari total populasi (49,42%), perempuan memiliki peran krusial dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dan keberhasilan pembangunan nasional,” ujar Menteri PPPA, pada Minggu (15/12).
Menteri PPPA menyampaikan partisipasi perempuan tidak hanya mempercepat penyelesaian masalah sosial, tetapi juga meningkatkan efektivitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Perencanaan pembangunan akan lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan jika perempuan turut berperan secara signifikan. Selain itu, anak-anak juga menjadi pilar penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, anak yang sehat, cerdas, dan terlindungi adalah kunci untuk mencapai tujuan besar tersebut.
Namun, di balik potensi besar ini, perempuan dan anak masih menghadapi berbagai tantangan serius. Menteri PPPA mencatat tingginya kesenjangan gender, angka perkawinan anak, serta rendahnya perlindungan anak sebagai hambatan utama. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemiskinan, stunting, dan paparan judi online juga menjadi tantangan yang harus segera diatasi.
“Data menunjukkan bahwa 1 dari 2 anak dan 1 dari 4 perempuan pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Ini menjadi hambatan bagi produktivitas dan peran perempuan, serta hambatan bagi tumbuh kembang anak yang maksimal.” ujar Menteri PPPA.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, dan dalam rangka mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Kemen PPPA telah merancang tiga program prioritas untuk periode 2024-2029.
Program ini meliputi Pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI), perluasan fungsi call center SAPA 129 dan penguatan satu data perempuan dan anak berbasis desa atau kelurahan. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak di seluruh Indonesia.
Menteri PPPA juga menekankan pentingnya kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, media, dan dunia usaha. Dalam hal ini, Fatayat NU dengan jaringan yang luas hingga akar rumput, diharapkan mampu bersinergi mencari solusi atas berbagai persoalan sosial.
“Dengan kapasitas yang dimiliki, kami berharap Fatayat NU sebagai think thank untuk persoalan pemberdayaan perempuan, serta persoalan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, dan komunikator antara kebijakan dan program Kemen PPPA dengan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Dengan membangun sinergi dan kolaborasi, artinya kita telah membangun konsep pembangunan PPPA yang komprehensif. Pencapaian pembangunan PPPA adalah perjuangan kita bersama, yang terus gigih tanpa kenal lelah, bersinergi dan berkolaborasi,” pungkas Menteri PPPA.