Jakarta (20/2) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendorong sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan hingga ke tingkat akar rumput. Upaya tersebut dapat dilaksanakan melalui inisiasi program Ruang Bersama Indonesia yang turut melibatkan sinergi dan kolaborasi dari berbagai sektor Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.
“Sinergi dan kolaborasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan hal yang penting dalam rangka memberdayakan perempuan. Kami menyadari bahwa meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan harus dilaksanakan sampai ke tingkat akar rumput. Oleh karenanya, kami menginisiasi pilot project Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat mulai dari level pemerintahan terkecil yakni desa,” jelas Menteri PPPA dalam pertemuannya dengan Komisi E Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah di kantor Kemen PPPA (18/2).
Menteri PPPA menyampaikan pembangunan manusia di tingkat akar rumput sejatinya telah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga seperti dengan melibatkan pekerja sosial, Babinsa (Bintara Pembina Desa), pendamping desa dan beragam pendamping dari banyak sektor. Sebagai upaya akselerasi pembangunan, RBI diharapkan bisa menjadi ruang kolaborasi lintas sektor tersebut.
“RBI telah kami launching di 6 (enam) lokasi, diharapkan nanti masing-masing daerah bisa memetakan masalah yang terjadi dan apa solusi yang bisa dilakukan bersama. Jadi bisa disinergikan lintas sektor antar masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama kami dari pemerintah pusat,” tutur Menteri PPPA.
Menteri PPPA turut memberikan apresiasi terhadap Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah mendorong pemberdayaan perempuan khususnya di sektor ekonomi dan mengupayakan perlindungan bagi anak.
“Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah sedang menyusun peraturan daerah terkait upaya penurunan angka kemiskinan. Hal tersebut berkaitan sekali dengan perempuan karena mereka adalah motor penggerak dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kami dibantu dinas pengampu urusan perempuan dan anak telah bekerja sama untuk mendukung hal tersebut. Untuk mengakselerasi progresnya, kami ingin menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat, salah satunya dengan Kemen PPPA,” kata Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Messy Widiastuti.
Messy mengatakan, angka kemiskinan di Jawa Tengah masih tinggi yakni 9,58 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024). Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi lain seperti DKI Jakarta dengan presentase 4,14 persen, Jawa Barat 7,46 persen, dan Jawa Timur 9,56 persen.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto turut menyampaikan upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah melalui identifikasi masalah dan potensi desa. Pemetaan masalah tersebut turut menganalisis berbagai indikator yang berperspektif gender, mulai dari jumlah perempuan kepala keluarga, perempuan mandiri secara ekonomi, angka perkawinan anak, dan indikator lainnya.
“Terkait RBI, memang di daerah sebenarnya penting untuk sinkronisasi, tetapi memang harus ada sosialisasinya. Karena sebaik-baiknya perencanaan di level pemerintah pusat tidak akan bisa kalau tidak dibantu daerah. Pemerintah daerah perlu terlibat khususnya dalam pembiayaan anggaran untuk memberdayakan perempuan dan perlindungan anak. Oleh karenanya, kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang komprehensif perlu dilakukan,” kata Yudi.