Jakarta, NONBLOK.COM – Pembangunan desa menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Sebab, sebagai lingkup pemerintahan terkecil, desa memegang peran penting penggerak pembangunan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan elemen desa dalam aktivitas ekonomi harus ditingkatkan, salah satunya melalui pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Sejalan dengan arahan Presiden terkait perlunya penguatan Badan Usaha Milik Desa, saya meminta agar perusahaan negara dan swasta yang beroperasi di desa-desa, untuk dapat menyertakan BUMDes dan BUMDes Bersama (BUMDesma) dalam aktivitas bisnisnya, agar ekonomi desa melaju lebih cepat,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada acara Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2024 di The Westin Hotel, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Jakarta, Selasa (7/04/2024).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, pelibatan BUMDes dan BUMDesma merupakan bentuk dukungan konkret yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan global, salah satunya tentang isu keberlanjutan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu, pelibatan kedua lembaga ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang ada di daerah, baik pontensi sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.
“Dengan adanya penyaluran dana desa, serta didukung program CSR yang dilaksanakan BUMN dan perusahaan swasta, diharapkan semakin memperkuat sumber daya pembangunan desa berkelanjutan.” Imbuh Wapres.
Melihat manfaat dan kebaikannya yang besar ini, Wapres pun berpesan, agar jumlah BUMDes dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk desa dapat berkelanjutan sehingga ekonomi masyarakat dapat terus meningkat tidak hanya di tingkat perkotaan tapi hingga ke desa.
“Ke depan, peningkatan jumlah BUMDes dan pengembangan kapabilitas sumber daya manusianya perlu terus didorong sebagai salah satu strategi pengembangan ekonomi perdesaan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar melaporkan bahwa pemerintah telah merancang kebijakan eksploratif untuk pengembangan BUMDesa. Kerja sama tersebut melibatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah. Asosiasi BUMDesa, dan Perguruan Tinggi.
Ia pun berharap, upaya yang dilakukan ini dapat memajukan tingkat hidup masyarakat khususnya melalui aspek ekonomi.
“Semoga Allah SWT meridai semua usaha kita dalam mengembangkan BUMDesa dan ekonomi warga desa,” harapnya.
Sebagai informasi, CSR dan Pengembangan Desa Berkelajutan Awards 2024 diberikan kepada perusahaan dan lembaga lainnya seperti lembaga kemasyarakatan serta perorangan atas jasanya dalam membantu percepatan pembangunan desa melalui pelibatan dan pengembangan BUMDes/BUM Desma maupun kegiatan CSR lainnya. Pada tahun 2024 ini, jumlah peserta yang ikut serta meningkat dari yang sebelumnya 60 kandidat peserta dan 54 yang lolos mendapatkan penghargaan. Saat ini bertambah menjadi 100 kandidat peserta dan 93 diantaranya lolos mendapatkan penghargaan. Adapun panel juri terdiri dari beberapa Kementerian seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, dan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) yang terdiri dari gabungan akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta, pakar, serta praktisi CSR dan Keberlanjutan.
Hadir dalam acara ini, Ketua Umum ISSF Sudarmanto, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta para penerima penghargaan CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2024.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brahma. (NN/RJP, rls).