Surabaya, NONBLOK.COM – Lebih dari sepekan, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diretas oleh sekelompok hacker menggunakan virus ransomware jenis baru yang dikenal sebagai Lockbit 3.0. Kelompok peretas yang sebelumnya meminta sejumlah uang tebusan tersebut, akhirnya secara cuma-cuma memberikan kunci dekripsi berbagai data yang terdampak.
Selain memberikan kunci deskripsi, kelompok peretas yang mengklaim dirinya sebagai Ransomware Gang Brain Cipher itu pun tetap memberikan ancaman dan peringatan akan lemahnya pertahanan server di PDNS. Mereka mengancam apabila pemerintah tidak segera memperbaiki industri sibernya, maka tidak menutup kemungkinan kejadian serupa akan terulang kembali di masa mendatang.
Ketika dimintai tanggapannya oleh awak media terkait hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengakui bahwa perbaikan industri siber memang perlu dilakukan. Salah satunya, melalui peningkatan pendanaan dan perekrutan sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang teknologi informasi (TI).
“Itu memang harus, dan ini jadi komitmen pemerintah untuk terus melakukan [evaluasi] di mana kesalahannya, kekurangannya, itu akan terus dievaluasi karena masalah-masalah yang menyangkut pembiayaan sesuai dengan kemampuan negara, dan juga sumber daya yang ada, tentu yang terbaik yang akan terus diusahakan oleh pemerintah,” ungkap Wapres saat memberikan keterangan pers usai meresmikan pembukaan Asian Pacific Aquaculture (APA) 2024 di Grand City Hall Convention, Jl. Gubeng Pojok No.1, Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (04/07/2024).
Di samping itu, Wapres menegaskan bahwa upaya penguatan perlindungan server juga merupakan hal prioritas yang akan dilakukan pemerintah, terlepas dari adanya ancaman peretasan atau tidak.
“Terlepas dari ada yang hacker katakan, dia akan begini [meretas kembali] kalau begini [tidak diperbaiki], saya kira terlepas daripada hal itu, ini menjadi komitmen pemerintah [untuk memperbaiki],” terangnya.
Kemudian terkait masih adanya desakan agar pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Menkominfo dan Kepala BSSN dievaluasi akibat kasus peretasan ini, Wapres kembali menegaskan bahwa evaluasi terhadap kedua pejabat tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
“Itu saya kira nanti Presiden yang akan melakukan evaluasi, penting, perlu apa tidaknya,” pungkas Wapres.
Mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, President World Aquaculture Society – Asia Pacific Chapter Khrisna Salin, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi. (DPS/DMA/AS, rls)