Presiden Joko Widodo mengapresiasi kemitraan yang telah berjalan selama 57 tahun antara Indonesia dan Bank Pembangunan Asia (ADB), terutama dalam mengatasi berbagai krisis termasuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pertemuan bilateral dengan Presiden ADB, Masatsugu Asakawa, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum ke-10, di Bali International Convention Center (BICC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Senin, 20 Mei 2024.
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa kerja sama ini perlu ditingkatkan, khususnya dalam mendukung transisi energi di Indonesia. Menurut Presiden, Indonesia tetap berkomitmen untuk mencapai target penurunan emisi dan melakukan proses transisi energi yang juga memerlukan dukungan negara mitra dan lembaga internasional seperti ADB.
“Saya menghargai dukungan ADB dalam proyek transisi energi di Indonesia, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga batu bara yang dihentikan lebih awal,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga menyoroti peran ADB dalam mendukung proyek transisi energi di Indonesia, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga batu bara yang telah dihentikan lebih awal, serta mengajak anggota ADB lainnya untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan ibu kota baru, Nusantara.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung dan berkontribusi pada pengisian kembali dana pembangunan Asia, Asian Development Fund (ADF) 14, yang memiliki dampak positif bagi kawasan Asia Pasifik.
“Indonesia perlu memainkan peran yang lebih besar dalam struktur kepemimpinan ADB di masa depan,” tegas Presiden Jokowi, mengingat peran strategis yang telah dan akan terus dimainkan oleh Indonesia dalam kawasan ini.
Presiden ADB, Asakawa, menanggapi positif usulan dan harapan Indonesia, menegaskan bahwa dukungan ADB akan terus berlanjut dalam upaya bersama menghadapi tantangan regional, termasuk transisi energi dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.